Jakarta – Wali Kota Langsa, Usman Abdullah alias Toke Suuem memenuhi undangan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk mempresentasikan pembangunan hutan mangrove dan hutan kota, Jumat, 10 Agustus 2018.
Toke Suuem diundang ke Kementerian LHK bersama anggota DPR RI asal Aceh, H Firmandez untuk membicarakan program penyelamatan hutan mangrove di Kota Langsa.
Di Kementerian LHK Toke Suuem dan H Firmandez diterima langsung oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, M R Karliansyah bersama sejumlah staf. Ikut hadir juga perwakilan Pertamina yang terlibat dalam berbagai upaya penyelamatan hutan mangrove di beberapa daerah.
“Kita menginginkan ada program dari Kementerian LHK untuk mencegah terjadinya pengrusakan hutan mangrove di Langsa, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perambahan, serta memberdayakan masyarakat sekitar hutan mangrove agar mereka tidak lagi merambah,” jelas Toke Suuem.
Menurut orang nomor satu di Kota Langsa tersebut, jika masyarakat sekitar hutan mangrove sudah diberdayakan melalui pembukaan lapangan kerja baru yang menghasilkan, mereka tidak akan lagi melakuka perambahan. Untuk itu dirinya mengharapkan adanya dukunga dari pemerintah pusat melalui Kementerian LHK.
“Selama ini masyarakat kan Cuma dijadikan oleh untuk merambah, yang untung kan pengusahanya. Maka kita harapkan adanya bantuan dari Kementerian LHK terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum terhadap pelaku perambahan,” lanjut Toke Suuem.
Menurutnya, selama ini Pemko Langsa telah berupaya secara maksimal untuk melakukan penyelamatan hutan mangrove dan penambahan hutan kota, serta menjadikannya sebagai destinasi wisata berbasis ekonomi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.
Toke Suuem menegaskan, Pemko Langsa akan terus melakukan pelestarian dan pengembangan jutan kota dan hutan mangrove, tidak hanya sebagai hutan wisata, tapi juga pusat edukasi dan penelitian.
“Kami akan terus melakukan pengembangan, membangun berbagai infrastruktur pendukung, sehingga menjadi lebih maksimal. Tentunya, kita butuh dukungan semua pihak terutama dari Kementerian LHK,” pungkas Toke Suuem.[HK]
Sumber: Teropong Aceh
